Dalam memberantas kejahatan politik uang dimohon agar jajaran Polri, Kejaksaan Agung dan Penyelenggara Pilkada agar dapat memanfaatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) semaksimal mungkin. Mengingat betapa pentingnya penegakan demokrasi eksekutif daerah dari praktek-praktek kejahatan termasuk kejahatan politik uang. Sebagaimana yang disampaikan dalam keterangan tertulisnya oleh Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Andrian Habibi, pada Senin (08/08).

Menurutnya, mekanisme administrasi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan akan berjalan dengan optimal kalau Polri, Kejagung dan Penyelenggara Pilkada secara serius melaksanakan penegakan sentra Gakkumdu. Paska kesepakatan Polri, Kejagung, KPU dan Bawaslu perihal penugasan petugas yang memang difokuskan harus jelas dan clear dari tugas-tugas kedinasan lainnya. “Jika clear dari tugas-tugas kedinasan lainnya, barulah sentra Gakkumdu bisa berjalan efektif dan efisien,” terangnya.

Andrian memberikan contoh personel yang ditugaskan di KPK adalah petugas yang memang difokuskan untuk mendukung penumpasan tindak pidana korupsi. Begitu juga petugas yang ada di sentra Gakkumdu, ialah penegak keadilan dan hukum yang berupaya memberantas kejahatan dalam pilkada.

Kalau perlu, sentra Gakkumdu melibatkan pihak-pihak intelijen baik dari BIN maupun intelijen TNI. Dengan maksud untuk memudahkan penyelesaian dan penuntasan serta pengumpulan bukti-bukti kejahatan pilkada. Karena, seperti yang kita sadari bersama bahwa kurangnya bukti terkadang membuat praktek-praktek kejahatan termasuk politik uang tak tersentuh.

“Oleh karena itu, demi mengakhiri demokrasi prosedural yang masih menyisakan suara sayup kejahatan pilkada. Maka sentra gakkumdu harus diperkuat dengan arahan dan perintah langsung Presiden RI,” tegas Andrian.

Apabila instruksi Presiden Joko Widodo langsung keluar, KIPP Indonesia mempercayai Kejagung, Kapolri dan lembaga lainnya akan mempersiapkan petugas terbaiknya untuk fokus bekerja di sentra Gakkumdu. Dan para petugas ini juga harus memperoleh penghargaan di bidang penegakan keadilan demokrasi sebagai tanda jasa menuntaskan kejahatan politik dalam pilkada.