Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan Indonesia masih kekurangan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Selama ini, pembangunan Indonesia masih di dominasi oleh pembiayaan asing.

Padahal, terdapat likuiditas perbankan yang balik ke BI sebanyak Rp300 triliun hingga Rp350 triliun. Sejatinya, dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek.

Namun sayangnya, Mirza menyebut instrumen pasar keuangan Indonesia masih dangkal. Negara ini tidak memiliki instrumen pasar uang yang likuid dalam jangka pendek atau hanya tersedia sedikit.

Jadi bagi kami, ironi kalau kita melihat bahwa negeri ini masih perlu pendanaan dari luar negeri, tetapi masih ada likuiditasnya ke Bank Indonesia yang seharusnya lumayan kalau Rp300 triliun-Rp350 triliun itu bisa dimanfaatkan oleh sistem apakah lewat SPN, NCD, repo antarbank atau korporasi dan lembaga keuangan bukan bank memanfaatkan dengan menerbitkan commercial paper atau Surat Berharga Komersial (SBK), kata dia di Gedung BI, Senin (24/10/2016).

Untuk itu, guna memperdalam instrumen pasar keuangan, BI menyiapkan aturan penerbitan SBK atau commercial paper. Aturan ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Mirza Adityaswara mengatakan, sebenarnya aturan SBK di Indonesia sudah ada sejak tahun 1995, namun pamor turun lantaran adanya krisis tahun 1998.

Komersial paper ini adalah surat berharga jangka pendek kalau bagi korporasi dibutuhkan untuk cari pendanaan untuk modal kerja, apakah persediaan, aset lancar, jadi mereka biasanya butuh utang jangka pendek atau biasanya dibutuhkan perusahaan non bank untuk cari pendanaan jangka pendek, ujarnya.

Mirza menjelaskan, rencananya BI akan menerbitkan PBI tentang SBK dengan tenor satu sampai 360 hari. Berbeda dengan tenor SBK di luar negeri yang hanya 270 hari. Diharapkan, dengan aturan ini perusahaan kembali menerbitkan SBK dan mendapatkan pendanaan jangka pendek. Dengan begitu, perusahaan bisa mengembangakan bisnisnya menggunakan pendaan tersebut.