Bank Indonesia (BI) mengungkapkan akan mulai melakukan penyesuaian kebijakan guna merespon kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2017. Di antaranya, dengan memperkenalkan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata atau averaging, serta menghapus Surat Bank Indonesia (SBI) dalam daftar instrumen kebijakan moneter pada 2017.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, tersedianya ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi bank akan dapat membantu bank untuk menyerap temporary liquidity shock. Sehingga tidak menimbulkan fluktuasi suku bunga yang berlebihan.

Untuk itu, BI akan mulai memperkenalkan sistem GWM Averaging pada tahun 2017, ucapnya dalam acara Pertemuan Tahunan BI 2016 di JCC, Jakarta, Selasa (23/11/2016).

Menurutnya, GWM Averaging berbeda dengan sistem GWM primer yang saat ini berlaku. Sistem GWM Averaging hanya mewajibkan bank untuk melihat rata-rata kecukupan GWM dalam satu amintenance periode.

Sementara GWM primer merupakan jumlah dana minimum yang wajib disimpan oleh perbankan di BI. Saat ini, besaran yang berlaku adalah 6,5% dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki perbankan.

Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, saat ini aturan GWM Averaging masih digodok dan akan mulai diimplementasikan tahun depan. Namun, sistem ini sejatinya telah menjadi contoh terbaik (best practice) di negara yang sudah mapan.

Dengan kelonggaran ini, kami berharap transaksi antar bank akan semakin aktif, gejolak suku bunga dapat lebih terkendali, dan transmisi kebijakan moneter semakin kuat, sambungnya.

Agus menambahkan, pada tahun depan BI juga akan mengoptimalisasi utilisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen moneter. Hal ini dilakukan dengan menghapus SBI dan menggantinya dengan SBN secara bertahap.

Sebagai amanat UU Bank Indonesia dan UU Perbendaharaan Negara, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi bank di pasar uang, BI akan melakukan penggantian Sertifikat BI dengan SBN sebagai instrumen moneter secara gradual, pungkasnya.