Anggaran pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI yang dari 2015 sampai dengan tahun ini mengalami kenaikan yang cukup substansial, hal ini sangat disayangkan oleh Center for Budget Analysis (CBA). Dalam anggaran yang dikeluarkan negara tahun 2016 ini, tercatat hampir dua kali lipat besarannya dari anggaran tahun sebelumnya.

Menurut data CBA, jika di tahun 2015 negara mengeluarkan anggaran sebesar Rp 26,17 miliar, tapi di tahun ini biaya yang dibebankan kepada negara untuk pemeliharaan rumah dinas pejabat senayan terus membengkak. “Tercatat, mengalami kenaikan Rp 16,23 miliar menjadi Rp 42,39 miliar. Membengkaknya anggaran tersebut tidak terlepas dari bertambahnya jumlah proyek pemeliharaan pada tahun 2016 ini,” keluh Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (23/12/2016), di Jakarta.

Menurut dia, di tahun 2015 hanya terdapat delapan proyek, sedangkan untuk tahun 2016 ini bertambah menjadi 11 proyek. “Selain bertambahnya jumlah proyek tersebut, ternyata ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses lelang baik di tahun 2015 maupun 2016 yang berdampak terhadap dugaan menggelembungnya anggaran pemeliharaan (RJA) DPR RI itu,” terang Jajang.

Misalnya di tahun 2015 dari total anggaran Rp 26,17 miliar yang dihabiskan untuk membiayai delapan proyek pemeliharaan, ternyata ada empat proyek yang ditemukan bermasalah. “Dari situ, ada potensi bisa merugikan negara sebesar Rp 578,76 juta. Sekalipun kecil itu uang negara yang berpotensi menguap,” jelasnya.

Kemudian, untuk proyek pengadaan spring bed RJA DPR RI Kalibata saja menghabiskan uang negara Rp 7,3 miliar. Proyek ini dikerjakan PT Heros Jaya Internasional padahal terdapat tawaran yang lebih terjangkau dari PT Elite Permai Metal Works senilai Rp 7,1 miliar, tapi malah ditolak.

Sedangkan anggaran tahun 2016 uang sebesar Rp 42.386.477.947 dihabiskan untuk 11 proyek pemeliharaan. Keadaan menjadi kontras ketika Pemerintahan Jokowi tengah gencar melakukan penghematan anggaran. “Tapi yang disayangkan, penghematan anggaran sepertinya tak berlaku untuk anggota DPR,” cetus dia.

Selain itu, kata dia, untuk pengadaan kelengkapan sarana ruang makan RJA DPR RI Kalibata, harus menghabiskan uang negara sebesar Rp 7,7 miliar. Proyek ini diberikan ke PT. Elite Permai Metal Works padahal ada tawaran yang lebih murah dari PT Agatama senilai Rp 6,4 miliar dengan kualitas yang sama. Tapi lagi-lagi ditolak dengan alasan yang tidak jelas.

Selain pemborosan dalam proyek pemeliharaan rumah dinas anggota DPR, lanjutnya, juga ditemukan enam proyek bermasalah yang berpotensi merugikan negara. “Tidak tanggung-tanggung jumlah kerugian yang harus ditanggung negara mencapai Rp3,12 miliar,” tandas Jajang.

Dengan begitu, kata dia, total kerugian negara untuk pemeliharaan RJA untuk dua tahun, antara tahun 2015 dan 2016 senilai Rp 3,7 miliar. Apalagi memang, selain ada potensi kerugian negara, pihaknya juga melihat RJA DPR yang sudah dipoles mahal itu tak semua anggota menempati rumah jabatan tersebut. “Jadi sangat mubajir anggaran digelontorkan tiap tahun bertambah untuk memelihara rumah dinas ini, tetapi, ‘orang lain’ yang menempati. Makanya, rumah dinas ini, hanya sebuah ‘proyek-proyekan’ dari lembaga wakil rakyat ini,” katanya mengakhiri.