Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat IDI pada 2016 adalah 70,09 turun 2,73 poin dibandingkan indeks pada 2015 yang sebesar 72,82. Kecuk Suhariyanto mengatakan IDI adalah ukuran secara statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi Indonesia. Indeks ini dihitung dari tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hal-hak politik, dan lembaga demokrasi. Ketiga aspek itu terdiri atas 11 variabel, dan 28 indikator.
Variabel dari aspek kebebasan sipil adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Untuk variabel hal-hak politik adalah hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.
Sementara untuk variabel lembaga politik adalah pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi lemerintah daerah, dan peradilan yang independen. Dari variabel-variabel tersebut, didapat nilai indeks tiap-tiap aspek. Hasilnya adalah aspek kebebasan sipil adalah 76,45; aspek hak-hak sipil adalah 70,11; dan aspek lembaga demokrasi adalah 62,05. Ketiga aspek IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penurunan terbesar terjadi pada aspek lembaga demokrasi.
Ia menerangkan indeks aspek kebebasan sipil menurun 3,85 poin dibanding 2015, indeks aspek hak-hak politik menurun 0,52 poin, dan indeks aspek lembaga demokrasi turun 4,82 poin. IDI merupakan perhitungan indeks yang dilakukan BPS sejak 2009. Penelitian indeks demokrasi Indonesia ini melibatkan BPS, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, serta beberapa tim ahli dari perguruan tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.