Johan Budi di Mata Anggota Komisi II DPR



( 2016-01-13 10:47:27 )

Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menunjuk mantan Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi atau Juru Bicara (Jubir) Presiden. Johan akan membantu menyampaikan program apa saja yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

Johan Budi merupakan orang yang sangat tepat, pengalamannya sebagai Jubir di KPK kan tidak perlu diragukan, bahkan sangat berpengalaman dan itu telah menjadi prestasi tersendiri, ujar anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan.

Politikus PDIP ini berharap, Johan Budi ‎bisa cepat beradaptasi, mampu menjembatani, serta menjadikan komunikasi Presiden dengan rakyatnya berjalan lancar. Apalagi, tugasnya juga mencakup koordinasi humas-humas di kementerian, sehingga tidak ada informasi yang berprasangka atau saling bertolak belakang. Johan itu orang baik dan berintegritas, semoga memberikan penguatan bagi internal istana karena Pak Jokowi pun harus bersih dari simpang siur kepentingan yang silang menyilang.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muchtar Luthfi Andi Mutty menambahkan, Johan Budi sudah tepat ditunjuk Jokowi sebagai Jubir Presiden‎ jika melihat latar belakang yang dimilikinya. Saya kira ini pilihan yang tepat karena pengalaman Johan sebagai Jubir KPK dapat melaksanakan tugas itu dengan baik, kata Muchtar Luthfi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini berharap, ke depannya Johan Budi dapat membangun komunikasi politik dengan semua pihak, dapat menyampaikan ke publik hal-hal yang perlu diketahui oleh publik.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hadi Mulyadi, menegaskan penunjukan Johan Budi sebagai Jubir Presiden merupakan hak Jokowi seorang. Itu hak presiden. Nunjuk menteri saja terserah dia, apalagi kalau cuma Jubir. Hadi menyatakan tidak bisa memberi penilaian apakah Johan Budi layak menjadi jubir presiden atau tidak. Karena penunjukannya itu merupakan hak presiden, akhir ucapan Hadi.